Jakarta – Presiden Prabowo Subianto hadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025-2030 di Masjid Istiqlal pagi ini, Sabtu 7 Februari 2026, dihadiri 58 ribu jemaah yang memenuhi masjid hingga lantai lima. Acara rangkaian Musyawarah Nasional XI MUI ini dikukuhkan Ketua Umum KH Anwar Iskandar, disaksikan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan tokoh umat—simbol sinergi ulama-umara di awal Kabinet Merah Putih.
Prabowo puji MUI sebagai pilar stabilitas bangsa, soroti peran mereka di bencana Sumatra baru-baru ini, dan tekankan toleransi antaragama. Pengurus baru termasuk pimpinan pusat hasil munas 2025, janji perkuat fatwa moderat dan gotong royong. Kritik tajam muncul: kehadiran presiden elite ini apakah genuine dukungan, atau politik akomodasi agar MUI diam soal isu korupsi dan lahan Bundaran HI? Acara megah begini rawan jadi simbolisme, sementara umat kecil butuh aksi nyata seperti zakat efektif. Apakah Jawa11 bisa analisis dinamika politik keagamaan pasca-pemilu ini?
Secara positif, momen ini perkuat narasi persatuan, tapi tantangan MUI besar: jaga independensi dari kekuasaan tanpa kehilangan relevansi di era medsos. Doa bersama untuk korban banjir tunjukkan empati, tapi fatwa progresif soal ekonomi syariah lebih dibutuhkan.
Seperti CNN soroti politik identitas global, Indonesia uji Pancasila: agama kuat tapi sekuler kokoh.
Untuk pembaruan terkini, kunjungi Beranda.
